Hakim Tolak Perlawanan Roy Suryo, Kasus Ijazah Jokowi Masuk Tahap Saksi

Putusan sela itu dibacakan pada Senin, 19 Oktober 2026 ^[15].

"Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata Christina Endarwati, ketua majelis hakim ^[13]. Hakim sekaligus meminta penuntut umum meneruskan pemeriksaan perkara Nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT Timur ^[10].

Dengan putusan itu, perkara masuk ke tahap pembuktian. Sidang lanjutan dijadwalkan Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB untuk memeriksa saksi ^[3]. Hakim juga menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ^[14].

Salah satu dalil perlawanan Roy Suryo bertumpu pada putusan praperadilan nomor 99/PID.PRA/2026/PN Jakarta Selatan, yang dipakai untuk menggugurkan surat dakwaan jaksa. Majelis menilai dalil itu tidak berdasarkan hukum ^[12]. Menurut majelis, putusan praperadilan tersebut menyatakan tidak sah tindakan yang berkaitan dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan saja, bukan seluruh berkas penyidikan ^[12].

Di persidangan, jaksa Diffaryza sebelumnya meminta majelis menolak perlawanan tersebut dan menyatakan surat dakwaan sesuai Pasal 75 ayat (2) undang-undang yang sama ^[11].

Perbuatan yang didakwakan jaksa bermula pada 26 Maret 2025. Penuntut menyebut ada tiga unggahan yang menyerang kehormatan Jokowi, yakni dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X ^[14]. Dalam dakwaan, Roy dituduh menyerang kehormatan Jokowi lewat sarana teknologi informasi tanpa bisa membuktikannya ^[9].

Pasal yang dikenakan berlapis. Jaksa juga menyertakan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE, keduanya dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ^[13]. Salah satu dakwaan menyangkut manipulasi foto ijazah dengan metode Error Level Analysis ^[6].

Untuk sidang pembuktian, jaksa menyiapkan tiga saksi. "Pada saat pembuktian di kesempatan pertama tersebut, kami merencanakan akan menghadirkan tiga orang saksi, Majelis," kata jaksa di persidangan ^[3]. Ketiganya adalah Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, dan Lechumanan, para pelapor ^[7]. Nama Jokowi belum disebut jaksa untuk dihadirkan ^[7].

Kubu Roy Suryo langsung mengajukan permintaan. "Dalam rangka hakim mempunyai kesempatan untuk menilai kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yaitu barang bukti utama," kata Gafur ^[4].

Kuasa hukum lainnya, Refly Harun, meminta Jokowi dihadirkan sebagai saksi pertama karena berstatus pelapor. "Kita tahu bahwa sidang ini adalah sidang terkait Pak Joko Widodo sesungguhnya. Dialah yang menjadi pelapor dan kemudian laporan dialah yang kemudian menjadi materi dakwaan," ujar Refly ^[6]. Roy Suryo menyatakan dalam daftar resmi jaksa, saksi nomor satu adalah Jokowi sebagai pelapor ^[5].

Jaksa menolak diatur. Mengacu pada Pasal 210 ayat 3 KUHAP, penuntut umum menyatakan akan menghadirkan saksi sesuai urutan yang ditentukannya, didukung barang bukti yang relevan ^[3]. Penuntut juga menyatakan akan memperhatikan upaya menghadirkan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara ^[2]. Ketua majelis hakim meminta jaksa memperhatikan masukan kubu terdakwa demi efektivitas persidangan ^[7].

Refly Harun melontarkan tafsir tajam. "Saya makin yakin, kalau jaksa tidak menghadirkan ijazah asli Jokowi yang analog, yang fisik itu, saya berpikir jangan-jangan memang ijazahnya tidak pernah ada," katanya ^[8]. Gafur menyebut ijazah itu satu dari 712 barang bukti yang disita penyidik ^[8].

Di luar ruang sidang, dukungan kepada pelapor mengemuka. Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, meyakini Roy akan dipenjara ^[1].